SULUT, ManadoTEMPO -Ada hal yang menarik terungkap.saat pembahasan KUA /PPAS APBD Perubahan Sulut tahun 2024, dimana masih banyak SKPD yang serapan anggaran masih dibawah 50 %.
Terkait hal ini Anggota Banggar Jeane Lalujan, SE , angkat bicara jelasnya serapan anggaran oleh SKPD dibawah 50% pertanda ada masalah di SKPD tersebut. Apalah dalam perencanaan maupun pengelolaan anggaran.
” Ini harus jado perhatian, karena ternyata masih banyak SKPD yang serapannya dibawah, ada apa sebenarnya, TAPD harus menjelaskan apa faktor penyebabnya sehingga kami banggar jadi tahu, semuanya transparan. Jangan minta tambah anggaran padahal diinduk saja belum digunakan,” jelas Legislator Dapil Kota Manado ini.
Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey menjelaskan bahwa hingga 18 Juli 2025, dari pagu pendapatan sebesar Rp.3,7 triliun, baru terealisasi Rp1,49 triliun atau sekitar 40%. Sedangkan untuk belanja daerah, dari total pagu Rp3,58 triliun, baru terealisasi Rp1,2 triliun atau sekitar 34%.
Sementara SKPD yang serapan anggarannya dibawah 50% yakni, Dinas Perkimtan: 8%, BKAD: 22%, Kesbangpol: 24%, PUPR: 28% dan Dinas Tenaga Kerja: 31% dan Dinas Pangan: 32%, Dikda: 33%, Disperindag: 35%, Dinas Kominfo & Dinas Sosial: masing-masing 36%, Dinas Kesehatan: 37%, Dinas Kebudayaan: 39%, BPBD & BKD: masing-masing 40% dan Bapenda: 42%
Clay juga menyampaikan 5 SKPD yang serapan anggaran diatas 50% yakni
Dispora: 62%, Dinas Perhubungan: 54%, Dinas Kehutanan: 53%, Badan Penghubung: 52%, dan Badan Perbatasan: 51%.
Mencermati masih banyaknya SKPD yang serapannya dibawah, Ketua DPRD Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen yang memimpin rapat ini menskors jalannya rapat dan meminta Ketua TAPD, Sekrpof Sulut, untuk menghadirkan kepala SKPD yang serapan anggaranya dibawah 50 %.
(Deasy Holung)
