SULUT, ManadoTEMPO – Pansus Rancangan Pembagunan Daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029 menggelar kunjungan kerja ke Kementrian Dalam Negeri tepatnya
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Ditjen Bina Bangda. .
Dipimpin Langsung Ketua Pansus, Louis Carl Schramm, SH.MH didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, SE.MM dan Sekretaris Nick Lomban,SE serta Wakil Ketua Dewan Sulut, Stella Marlina Runtewene, AMd.Sek dan sejumlah anggota Pansus, Rabu, 30 Juli 2025.
Kepada wartaawan di Manado, Kamis 31 Juli 2025, Ketua Pansus Louis Schraam menjelasakan dalam kunjungan ini mereka diterima salah satu direktur dan ada sejumlah catatan penting yang di underline atau digaris bawahi pansus.
” Kami kunker ke Dirjen Bangda juga ke Bappeda Jakarta dan ada beberapa catatan penting yang harus kami pansus sikapi bersama tentunya eksekutif,” ujar ketua Fraksi Gerindra ini.
Menurur Wakil Ketua Komisi IV ini dalam pertemuan Pansus diingatkan soal waktu penetapan Ranperda RPJMD 2025-2029 ini jangan sampai terlambat.
” Kita diingatkan agar tanggal 8 sudah masuk ke kememdagri untuk dilakukan konsultasi, bisa saja ada koreksi atau penambahan, kita berharap secepatnya tuntas,” tandas Louis.
Lanjut Legislator Sulut dapil Manado ini, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pansus, terutama mengenai Renstra (Rencana Strategis) dari setiap SKPD Pemprov Sulut.
“Dari data yang ada belanja pegawai tidak boleh melebihi dari 30 persen. Sementara ada di beberapa SKPD belanja pegawainya melebihi dari 40-an persen. Contohnya belanja pegawai di Dinas Pariwisata, belanja pegawainya sekira Rp 10 Miliar. Sementara anggaran yang disampaikan untuk tahun 2026 sebesar Rp 11 sekian miliar.Apakah anggaran 10 Miliar di Dinas Pariwisata itu sudah masuk gaji Pegawai PPPK. Kalau belum berarti besar sekali. Sementara visi utama dari program Gubernur YSK adalah pariwisata. Dengan dana sisa yang kurang lebih 2 miliar itu apakah mampu untuk mengembangkan Pariwisata di Sulut. Ini yang harus kita pikirkan kemungkinan akan ada penambahan. Dengan catatan belanja pegawai harus dikurangi dan ini juga menjadi perhatian khusus dari Dirjen Bina Bangda supaya pembangunan itu merata,”jelas wakil ketua Komisi 4 Dewan Sulut ini.
Menurutnya Ketua Gerindra Kota Manado ini, tentunya upaya yang dilalukan yaknu menggenjot PAD kita agar bisa balance atau seimbang dengan belanja.
Tandasnya ada beberapa sektor yang bisa si genjot . Contonnya di bidang Pariwisata dan pertambanga .
” Dibidang Pariwisata sudah ada yang bersedia membantu tanpa mengeluarkan anggaran secara maksimal dari pemerintah. Dan kedua adalah pertambangan, jika sebelumnya IUP setor ke pusat kalau sebagai Koperasi, WPR itu domain daerah jadi tidak ada bagi hasil, maka akan ada kenaikan PAD khususnya dari pertambangan,” urainya.
Untuk memaksimalkan pembahasan maka akan dilakulan Rapat Pansus dengan menghadirkan kurang lebih 15 SKPD.
” Ya besok kita akan marathon dengan memaksinalkan pembahasan berkualitas bersama SKPD,” ucap Louis.
(Deasy Holung)
