SULUT, ManadoTEMPO – Gerak cepat dilakukan oleh Komisi I DPRD Sulut terkait Kondisi Kamtibmas di Kota Manado yang tidak baik baik saja. Dimana Komisi I dibawah kepemimpinan Ketua Braien Waworuntu menggelar Rapat Koordinasi dengan menghadirkan Pangdam XIII Merdeka, Polda Sulut, Korem 131 Santiago dan Lantamal.VIII serta Kabinda juga SKPD Pemprov Sulut yakni Biro Hukum dan Kesbangpol Sulut.
Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga Koordinator Komisi I, Royke Anter.
Kepada Wartawan, Braien menegaskan Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Sulut juga guna mencari solusi yang terbaik atas berbagai peristiwa kriminalitas dan premanisme yang terjadi di daerah ini.
” Kami.memandang hal ini penting dan urgen untuk segera disikapi dan bersyukur TNI /Polri /Kabinda semua hadir dan banyak masukan yang diterima.
Kepala Biro Binmas Polda Sulut, Kombes Pol Julianto Sirait menyatakan peristiwa kriminalitas terjadi ditengah malam , sampai subuh. Dimana kondisi maayarakat terlelap. Karena itu dirinya menyarankan agar Operasi dilakukan secara bersamaan, dsn perlu kehaadiran Kepala Lingkungan.
” Kepala lingkungan sebagai deteksi awal dan paham betul masyarakat, sehingga wajib diikutkan dalam operasi . Pala jangan tidur atau hanya serahkan ke Call Center 112,” tegasnya.
Dirinya juga memastikan akan menggelar edukasi dan sosialosasi akan arti pentingnya Hukum.
” Kami akan siapkan materi dan gandneg organisasi pemda, untuk memberi edukasi,” jelasnya
Disisi lain, Perwakilan Kodam, Kolonel Chk Dr Chandra Matdung W. P., S. H., M. H menyarankan, agar stakeholder terkat TNI/Polri, Kodam, Korem, Lantamal agar melakukan operasi gabungan untutk mencari akar permasalahan yang ada.
Tidak guna kita memberantas permukaan, cari temukan siapa tokoh atau kelompok tersebyt termasuk penjual barang tajam.
” Operasi ini harus diacak waktunya. Tentunya diperlukan juga dukungan anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Perwakilan dari Korem XII/MDK Kolonel Infantri F Siboro menyarankan, agar menindaklanjuti persoalan ini yang harus dilakukan ialah melakukan pencegahan sejak dini.
Sementara Kesbangpol Sulut, Jhonny Suak menyatakan, Gubernur Sulut memberikan apreseasi atas langlah cepat yang dilakukan Komisi I . Gubernur sendiri menurutnya telah menandatangi surat yang ditujukan kepada Kab /Kota untuk terus membangun Komunikasi dengan Forkopimda terkait dengan persoalaan kriminalitas dan gangguan kamtibmas.
“Ada sejumlah point yang disampaikan pak Gubenrnur diantaranya diperlukan kolaborasi bersama menyikapi persoalan ini,” ujarnya.
Setelah memdengarkan dan mencermati masukan yang disampailan maka Braien membacakan Rekomendasi diantaranya ,
Pertama ,Pembentukan tim khusus operasi gabungan TNI/Polri bersama seluruh stakeholder. kedua .Melaksanakan operasi patroli gabungan TNI/Polri bersama stakeholder secara rutin.
” Ketiga mwmberikan dukungananggaran dana hibah melalui APBD, juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan dan ormas keagamaan,” jelas Braien.
Dan juga Sosialisasi pada masyarakat terkait tugas tindakan gangguan keterlibatan dana keamanan masyarakat.
Menurut Braien, rekomemdasi ini akan disampaikan kepada Gubernur Sulut, Pangfam XIII Merdeka dan Kapolda Sulut.
Komisi I juga bersepakat jika gangguan kamtibnas dan kriminalitas serta premanisme ini ada tanggung jawab bersama semua pihak, bukan hanya TNI /Polri, namun pemerimtah, tokoh agama dan masyarakat serta berbahai organisasi kepemudaan.
(Deasy Holung )
