SULUT, ManadoTEMPO- Komisi I DPRD Sulut bersama Sejumlah orang yang terhimpun dalam pemerhati Paskibraka bahkan Dewan Purna Paskibraka Sulut dan Kesbangpol Sulut juga dihadiri Sekprof Tahlis Gallang, menggelar rapat dengar pendapat diruablng rapat I , Senin 13 Oktober 20
Rapat yang dipimpin ketua Komisi I Braien Waworuntu juga dihadiri Wakil ketua selaku Koordinator Komisi I , Royke Anter membahas terkait dengan aspirasi dari Pemerhati Paskibraka terkait dugaan adanya Malladministasi yang disinyalir adanya keterlibatan Kepala Kesbangpol Sulut.
Dalam kesempatan ini, Braien mengingatkan agar kedepan rekruitmen Calon Paskibraka Sulut harus lebih transparan dan benar benar sesuai dengai atauran dan ketentuan yang ada .
” Pak Gubernur memberi perhatian besar terhadap paskibrakan Sulut bahkan melobu agar bisa berada diposisi strategis untuk perwakilan Sulut. Kami akan awasi kedepan untuk setiap tahapan dan proses in,” tegasnya.
Usai RDP, Lesya Tewuh Wakil ketua Dewan Purna Paskibrakan Sulut dan juga Pemerhati Paskibrakan menyatakan sangat menyesalkan kondisi ini terjadi yang bakal berdampak pada mentalitas generasi muda.
Menurut Lesya ada tahapan yang dilewati seperti verifikasi adminitrasi ulang, namun itu tidak dilakukan , sehingga pemalsuan data teekait usia terus terjadi.
” Dari pihak DPPI, sudsh sampaikan ada kecenderungan manipulasi dat. Tidak mungkin dilakukan oleh anak anak, termasuk ditingkat Kabupaten Sangihe. Mereka tidak berani kalau tidak ada petunjuk dari lebih atas atau Kepala Kesbangpol Sulut.Contoh torang tidak mungkin berani mengambil langkah kalau tidak ada petunjuk lebih atas,” jelasnya.
Lesya juga meminta agar kedepan jangan ada lagi permainan seperi ini untuk kader kader atau generasi muda kedepan yang bisa menciptakan mental Bobrok.
” Kalau diminta 15 tahun ya, 15 tahun atau 16 tahun, jangan kemudian dipaksakam demi memuluskan kepentingan tertentu apalagi pribadi,” tegasnya.
Lesya berharap keterlibatan DPRD untuk mengawasi setiap tahapan rekruitmen.
Sedabgkan Kaban Kesbangpol, Jhony Alexander Suak, menjelaskan bahwa isu yang beredar bukanlah pemalsuan data, melainkan adanya perbedaan data yang dikirimkan oleh admin Sangihe dengan kenyataan yang sebenarnya.
“Sesuai keputusan yang kami konsultasikan dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), sesuai syarat, umur 16 tahun tidak bisa diikutsertakan pada Paskibraka tingkat Nasional,” tegas Suak kepada awak media usai RDP, Senin (13/10/2025).
Suak juga tidak menampajm bahwa masih ada kelemahan, kekurangan, dan aturan yang ada disadari beberapa yang harus dibenahi, serta menjadi pembelajaran ke depan.
“Kalau masih ada kurang dan baru kali ini kami melaksanakannya. Kesbangpol baru ketiga kali melaksanakan ini sejak tahun 2023, 2024, dan tahun 2025. Apa yang disampaikan oleh teman – teman Pemerhati ini, akan kami perbaiki untuk ke depan, baik itu aturan maupun regulasi, serta bagaimana pekerjaan ke depannya,” pungkasnya
(Deasy /**)
