SULUT, ManadoTEMPO – Pimpinan DPRD Sulut dan sejumlah anggota Komisi I memberi perhatian serius terkait dengan serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, saat Rapat Evaluasi Kinerja Program dan keuangan Komisi I dengan Mitra Kerja, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dimana dalam penjelasan PLT Kepaka BKD, Dr.Olivia Theodore, menjelaskan realisasi anggaran untuk belanja disisa tahun anggaran 2025 kurang lebih 2 bulan untuk belanja Operasional terealisasi baru 57.05 %, sedangkan belanja Modal Barang dan jasa masih dikisaran 26 hingga 27 %.
Anggota Komisi I Muliadi Paputungan, SAP, menyoroti hal ini. Menurutnya serapan anggaran di Triwulan IV ini masih sangat jauh menggingat waktu kerja yang tersisa kurang lebih 2 bulan. Selain itu dirinya meminta solusi dan penjelasn terkait ajuran Pemerintah pusat agar di tahun 2026, belanja pegawai tidak bisa lebih dari 30% APBD.
“Penyerapan anggaran yang kami lihat tinggal 2 bulan efektif hari kerja, penyerapan anggaran nya baru 57 ,05 % dari anggaran kurang lebih Rp. 24 Miliard.Belanja barang dan jasa baru 27,65%, Belanja modal 26 %, yang besar belanja pegawai karena disesuaika kebutuhan pegawai dan PPPK.
Hal yang sama juga disoroti oleh Wakil Ketua Dewan Sulut , Royke Anter, SE ME, terkait serapan anggaran yang masih rendah. Namun tandasnya jika memang kemampuan belanja demikian tidak perlu dipaksakan.
“Jangan dipaksakan ibu kaban, jangan karena ingin capai 100 persen, kemudian pembiayaan yang tidak memberi outcome dilakukan agar terlihat capai 100%. Walau disadari ini jadi patokan atau dasar dalam penyusunan anggaran tahun berikut. Tapi kan ada efisiensi tahun depan. Ndak apa kalau belanja modal hanya 50 %
Asal kalau memang hanya Perlu 50% yang itu saja,” ujar legislator Partai Demokrat ini.
Terkait hal ini, PLT Kaban Dr. Olivia Theodore menyatakan bahwa pihaknya tetap optimis jika di Triwulan 4 bisa mencapai 95%%. Menurutnya ada pekerjaan yang telah dilakukan namun belum proses bayar.
” Untuk mandatory spending, secara global Pemprov sudah di kisaran 44%, sudah ada warning pemerintah pusat, namun ada beberapa hal yang sudah kami komunikasikan dengan Pak Gubernur, diantaranya penataan dan distribusi pegawai ke sejumlaglh perangkat daerah, moratorium pindah masuk PNS ,” ungkapnya.
Dirinya juga pada kesempatan menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Komisi I terkait penyerapan anggaran.
(Deasy Holung)
