SULUT, ManadoTEMPO – Salah satu fungsi anggota DPRD Sulut yakni melakukan pengawasan terhadap kerja kerja dari Pemerintah Sulut melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait capaian kinerja baik menyangkut Program, kegiatan bahkan realisasi keuangan ditahun 2025.
Komisi I dibawah ketua Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris, Julitje Maringka menggelar Rapat evaluasi dengan menghadirkan sejumlah mitra kerja komisi I yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , Badan Perencanaam Pembagunan Daerah ( Bappeda) , Sekretariat Dewan ( Setwan ) dan Catatan Sipil, Selasa, 14 Oktober 2025 diruang rapat I Kantor DPRD Sulut.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulut selaku Koordinator Komisi, Royke Anter, SE.ME.
Ketua Komisi I, Braien Waworuntu menyatakan RDP ini guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja dari SKPD terutama realisasi Program dan anggaran di tahun 2025.
“Sebagai mitra kerja tentunya kita berkewajiban untuk memantau serapan anggaran bahkan program apa saja yang telah dituntaskan oleh mereka,” tegasnya.
Sejumlah anggota Komisi I juga mengingatkan agar SKPD membangun komunikasi yang baik dengan DPRD terkait program program yang ada sehingga bisa terpantau secara langsung.
Pimpinan DPRD Sulut dan sejumlah anggota Komisi I memberi perhatian serius terkait dengan serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, saat Rapat Evaluasi Kinerja Program dan keuangan Komisi I dengan Mitra Kerja, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dimana dalam penjelasan PLT Kepaka BKD, Dr.Olivia Theodore, menjelaskan realisasi anggaran untuk belanja disisa tahun anggaran 2025 kurang lebih 2 bulan untuk belanja Operasional terealisasi baru 57.05 %, sedangkan belanja Modal Barang dan jasa masih dikisaran 26 hingga 27 %.
Anggota Komisi I Muliadi Paputungan menyoroti hal ini. Menurutnya serapan anggaran di Triwulan IV ini masih sangat jauh menggingat waktu kerja yang tersisa kurang lebih 2 bulan. Selain itu dirinya meminta solusi dan penjelasn terkait ajuran Pemerintah pusat agar di tahun 2026, belanja pegawai tidak bisa lebih dari 30% APBD.
“Penyerapan anggaran yang kami lihat tinggal 2 bulan efektif hari kerja, penyerapan anggaran nya baru 57 ,05 % dari anggaran kurang lebih Rp. 24 Miliard.Belanja barang dan jasa baru 27,65%, Belanja modal 26 %, yang besar belanja pegawai karena disesuaika kebutuhan pegawai dan PPPK.
Hal yang sama juga disoroti oleh Wakil Ketua Dewan Sulut , Royke Anter, SE ME, terkait serapan anggaran yang masih rendah. Namun tandasnya jika memang kemampuan belanja demikian tidak perlu dipaksakan.
“Jangan dipaksakan ibu kaban, jangan karena ingin capai 100 persen, kemudian pembiayaan yang tidak memberi outcome dilakukan agar terlihat capai 100%. Walau disadari ini jadi patokan atau dasar dalam penyusunan anggaran tahun berikut. Tapi kan ada efisiensi tahun depan. Ndak apa kalau belanja modal hanya 50 %
Asal kalau memang hanya Perlu 50% yang itu saja,” ujar legislator Partai Demokrat ini.
Terkait hal ini, PLT Kaban Dr. Olivia Theodore menyatakan bahwa pihaknya tetap optimis jika di Triwulan 4 bisa mencapai 95%%. Menurutnya ada pekerjaan yang telah dilakukan namun belum proses bayar.
” Untuk mandatory spending, secara global Pemprov sudah di kisaran 44%, sudah ada warning pemerintah pusat, namun ada beberapa hal yang sudah kami komunikasikan dengan Pak Gubernur, diantaranya penataan dan distribusi pegawai ke sejumlaglh perangkat daerah, moratorium pindah masuk PNS ,” ungkapnya.
RDP bersama Bappeda dimana anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Feramitha Mokodompit, melontarkan pertanyaan kritis kepada Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, terkait pelaksanaan kegiatan strategis pada triwulan ketiga tahun 2025.
“Pada poin 23, saya membaca mengenai asistensi penetapan data dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Ini pernah kita bahas sebelumnya. Jika Ibu Kepala Bappeda masih ingat, saya pernah menyinggung bahwa meskipun data menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Sulut, masih terjadi ketimpangan antara kota dan kabupaten, khususnya yang berbatasan dengan kepulauan serta daerah-daerah terpencil,” ujar Feramitha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappeda Sulut yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Sulut, Selasa (14/10/2025).
Ia mencontohkan beberapa wilayah di Bolmong Raya yang ketimpangannya masih cukup tinggi. “Berdasarkan hal itu, saya ingin menanyakan, dari triwulan pertama hingga memasuki triwulan ketiga ini, berapa desa yang sudah menjadi prioritas penanganan? Apakah masih ada desa yang tingkat kemiskinan ekstremnya masih tinggi?”
Feramitha juga menekankan pentingnya intervensi konkret dari Bappeda. “Kalau memang masih ada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, mohon disebutkan. Apakah sudah ada intervensi dari Bappeda? Apakah telah dilakukan sinkronisasi data? Dulu kita mengenal istilah DTKS, yang kini menjadi DTSM. Apakah data dari Dinas Sosial dikirim secara rutin, sehingga desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi bisa menjadi prioritas untuk menerima bantuan dari dinas terkait?” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, mengakui masih ada persoalan mendasar dalam hal pengelolaan data.
“Terkait data, memang kami akui, permasalahannya belum sepenuhnya terselesaikan. Ini juga telah kami sampaikan ke pusat. Di tingkat provinsi, kami memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Gubernur. Melalui tim ini, kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang juga memiliki TKPKD di bawah pimpinan wakil kepala daerah,” jelas Elvira.
Ia menambahkan bahwa tantangan juga muncul dari beragam jenis data yang harus diakses. “Belum tuntas P3KE, kemudian DTKS, sekarang muncul Regsosek yang juga belum dapat kami akses. Untuk mengakses sampai pada level ‘by name by address’, dibutuhkan data dan kriteria yang sangat detail. Belum lagi kini telah muncul data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.”
Elvira juga menjelaskan bahwa sinkronisasi data sebetulnya menjadi tanggung jawab utama di tingkat kabupaten/kota. “Namun, hal ini yang akan terus kami kawal. Masih ada masukan yang harus kami sampaikan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, terutama terkait posisi provinsi. Salah satu kelemahan kami adalah verifikasi dan validasi data yang langsung dilakukan oleh kabupaten/kota ke kementerian, tanpa terlebih dahulu melalui provinsi,” ujarnya.
Elvira juga mengungkapkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara umum adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, disusul oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara.
“Sementara untuk kemiskinan ekstrem, justru tertinggi berada di Kota Manado. Ini menjadi perhatian kami, mengingat jumlah penduduk di Manado juga yang terbesar di Sulut,” pungkasnya.
Ada hal menarik yang terpantau saat Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut dan Pihak Sekretariat Dewan terkait dengan Evaluasi realisasi Program dan anggaran tahun 2025.
Dimana untuk pertama kalinya Komisi I yang dipimpin Braien Waworuntu juga dihadiri Wakil Pimpinan Royke Anter memberikan kesempatan kepada perwakilan Waftawan untuk berbicara dihadapan rapat yang dihadiri oleh Plt Sekwan Weliam Nillas Silangen, S.Sos.MSi, Kabag Persidangan dan sejumlah Kasubag.
Martino Limpong dari JurnalManado dan Dirlanggga Erga dari Berita Manado. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih karena diberi kesempatan bicara sekaligus mengapreseasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Komiis I serta anggota Komisi yang memperjuangkan kesejahteraaan Awak media yang pos diDPRD Sulut.
Sementara Ketua Komisi I Braien Waworuntu berharap agar apa yang disampaikan dapat direalisasikan, bukan sekedar harapan tanpa kepastian.
Setelah menggelar Rapat Evaluasi dengan BKD, Bappeda dan Setwan, sesi terakhir rapat bersama dengan Dinas Catatan Sipil yang dihadiri oleh Kepala Capil, Christodharma Sondakh.
Dalam kesempatan ini, Kordinator Komisi I, Royke Anter mengingatkam agar Capil melibatkan DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti Kawin Massal atau lainnya.
(Advetorial)
