ManadoTEMPO-Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024 berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, yang menempatkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di peringkat 30 dari 33 provinsi dengan skor 2,0202 dan status kinerja “rendah” sama sekali belum mencerminkan kinerja pemerintahan saat ini.
Bagaiman tidak, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay justru memilih tidak reaktif menanggapi isu yang ramai beredar di ruang publik.
Bagi pemimpin Provinsi Sulut enerjik ini, angka bukan segalanya pasalnya, yang terpenting adalah arah perubahan dan komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat.
Demikian ditegaskan, Staf Khusus Gubernur Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) sembari angkat suara meluruskan duduk perkara, dimana isu yang “digoreng” dan diviralkan di berbagai platform media sosial belum mencerminkan kinerja pemerintahan saat ini.
“Perlu dilihat secara jernih. Evaluasi itu menilai capaian tahun 2023 — sementara pemerintahan baru Yulius–Victor baru resmi berjalan setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Jadi jelas, data itu merupakan potret masa lalu, bukan cermin dari era kepemimpinan sekarang,” ujar Herol, mantan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut periode 2019–2024.
Ditegaskan HVK, Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor justru menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai pijakan awal untuk berbenah, bukan sebagai beban politik.
Keduanya lanjut HVK, tengah bekerja dalam diam namun dengan arah yang jelas yang berujung membangun birokrasi, melayani dan merombak sistem kerja agar lebih transparan serta berbasis hasil untuk masyarakat Sulut.
“Pak Gubernur dan Pak Wagub tidak mengeluh, tidak pula mencari pembenaran. Mereka justru melihat ini sebagai cambuk positif. Targetnya sederhana namun mendasar: memperbaiki fondasi pemerintahan agar lebih tangguh menghadapi dinamika masa depan,” terang Ketua OKK DPD Gerindra Sulut.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama pemerintahan Yulius–Victor adalah memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, memperbaiki koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Herol juga menegaskan, arah pembangunan Sulawesi Utara kini sedang diarahkan pada prinsip “pemerintahan yang tumbuh bersama rakyat” inklusif, efisien, dan produktif.
“Era baru ini bukan sekadar pergantian figur. Ini adalah upaya menyeluruh untuk menata ulang cara berpemerintahan. Bapak Yulius dan Bapak Victor ingin meninggalkan warisan bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk perubahan nyata yang dirasakan rakyat,” jelas HVK.
Ia menutup pernyataannya dengan nada penuh optimisme. Menurutnya, perjalanan panjang reformasi birokrasi memang tidak akan tuntas dalam semalam, namun langkah awal yang diambil pemerintahan sekarang menunjukkan arah yang benar.
“Sulawesi Utara sedang bangkit. Dari lembaran lama yang penuh catatan, kini kita menulis bab baru dengan tinta komitmen dan kerja nyata. Pada evaluasi nasional berikutnya, saya yakin wajah Sulut akan tampil berbeda — lebih bersih, lebih tangguh, dan lebih berdaya saing,”kunci Sekretaris LPM Sulut ini.
Untuk diketahui, era baru Provinsi Sulut dimulai ketika dilantiknya Mayjen TNI (Purn) Yulius Selfanus sebagai Gubernur dan Victor Mailangkay sebagai Wakil Gubernur Sulut, Kamis 20 Februari 2025.
Yulius dan Victor dilantik langsung Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta untuk kepemimpinan periode 2025-2030.
(tonnymait)
