SULUT, ManadoTEMPO – Setelah Gubernur Sulut, Mayjen TNI.Purn.Yulius Selvanus, SE menyampaikan Penjelasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin, 27 Oktober 2025, maka diberikan kesempatan kepada semua Komisi untuk menggelar rapat bersama mitra kerja terkait.
Untuk Komisi III Bidang Pembangunan, menggelar rapat mulai tanggal 28 -30 Oktober 2025. Dimana pada tanggal 28 Oktober 2025 Komisi III melakukan pembahasan bersama dengan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut diruang rapat Komisi III.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Drs.Berty Kapojos, didampingi Wakil Ketua Nick Adicipta Lomban, SE dan Sekretaris , Youngkie Limen, SE memimpin rapat juga di hadiri Ketua DPRD Sulut yang adalah Koordinator Komisi III, dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD juga hadir Wakil Ketua Royke Anter, SE.ME
Saat RDP dengan dinas ESDM yang dihadiri Kadis, Fransiskus Maindoka dan jajaran, ketua Komisi III, Berty Kapojos menjelaskan digelarnya Rapat ini untuk mengetahui pagu anggaran ditahun 2026 serta Program dan kegiatan juga dibandingkan dengan Pagu ditahun 2025.
” Kita ketahui bersama jika tahun depan ada pemotongan anggaran dari pusat yang pasti berpengaruh terhadap pagu anggaran. Sehingga kami berharap dengan alokasi anggaran yang ada dapat melihat mana skala prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Kapojos , Selasa, 28 Oktober 2025.
Saat RDP dengan Dinas PU yang dihadiri kadis Deitje Paat dan jajaran Ketua Dewan, dr.Andi Silangen meminta agar ada perhatian terhadap
Kabupaten Talaud.
Jelas Legislator PDIP ini beberapa waktu lalu, perwakilan masyarakat mendatangi kantor Dewan dan meminta perhatian terhadap jalan Laine – ngalipaeng – Pintareng.
” Dan waktu kita kesana dorang menyanyikan Lagu “Janji yang manis, kita so berjanji diperubahan tatambah 2. Kami akan berjuang tambahan anggaran dalam pembahasan tandas,”
Silangen.
Komisi 3 Pun memastikan akan memperjuangkan tambahan anggaran senilai Rp.3 Miliar untuk pembagunan jalan di Talaud.
Sementara anggota Komisi 3, Capt. Remli Kandoli Kekecewaan terhadap kinerja Dinas PU Propinsi Sulut nampak di perlihatkan oleh anggota DPRD Sulut yang duduk di Komisi 3 Capt.Remly Kandoli.M Mar Legislator yang terkesan kalem ini, saat Rapat dengar pendapat Komisi 3 dan dinas PU yang dihadiri Kadis Deicy Paath dan jajaranya berubah keras dan tegas akibat kekesalannya karena dari 3 kali reses tidak ada satu pun hasil reses yang diakomodir .
Terangnya dihadapan RDP yang dipimpin Ketua Berty Kapojos dan dihadiri Koordinator Komisi yang juga ketua Dewan Sulut, dr.Fransiscus Andi Silangen, bahwa dirinya sebagai wakil.dari warga Minsel- Mitra sulit untuk tidur karena sering didatangi warga bahkan tetangga untuk mempertanyakan aspirasi mereka.
” Kami seaakan dianggap tidak berjuang. Sebagai anggota Dewan diperiode pertama ini saya bangga bahkan dibenakk saya saat reses perdana , saya harus kerja karena sudah ada aapirasi, saya sampaikan dalam rapat, tapi nyatanya satu tahun ini dalam 3 kali reses tidak ada satu pun yang diakomodir, lalu untuk apa saya ada di Komisi 3. Ibu, saya sebelumnya pelaut, suara saya keras. Saya bahkan biasa berkendaraa tidak menutup kaca, tapi kini harus karena malu selalu ditanyakan bagaimana hasil reses, padahal pihak.ibu yang tidak kerja,” tegas Legislator PDI Perjuangan ini, Selasa, 28 Oktober 2025.
Untuk itu dalam RDP ini Remly langsung menyampaikan Proposal untuk perbaikan jalan serta rehabilitasi irigasi dan bendungan.
” Kami minta dialokasikan dana untuk jalan Pontak-Lobu, Ratahan- Amurang , Pangu – Atep serta , irigasi lahendong 1.2 3, . Tadi menurur ibu kadis sudah tertata yang belu. akan di tinjau adalah jalan Pangu-Atep,” ujar Kapteb Remly
Tambahnya salah satu progra. Astacita Presiden Prabowo adalag swasembada pangan, tapi nyatanya Irigasi dan Bendungan tidak menjadi priroritas dari Dinas.
” Kami minta juga perhatian pimpinan komisi III memfasilitasi ini,” tandasnya.
Usai menyampaikan unek unek dan aspirasi warga Mitra dengan disaksikan peserta RDP Remli langsung menyerahkan beberapa proposal kepada kadis PU Deicy Paath.
Komisi III memastikan akan meninjau semua proyek yang dianggarkan pada APBD Induk 2026, terkait kelayakan pekerjaan dilokasi dimaksud.
Pada Rabu, 29 Oktober 2025, Komisi 3 menggelar RDP bersama dengan Dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan Daerah, Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Biro Pengadaan Barang dan jasa.
Kepada Kadis Perkimtan Alex Watime, Anggota Komisi III, Amir Liputo menyoroti soal Pembebasan lahan di Manado Outer Ring Road 3.
Jelasnya pembebasan lahan harus di dorong sehingga BPJN bisa melaksanakan pembagunan jalan.
” Mana jalan yang sudah dibebaskan agar dikerjakan, kita berharap agar MORR 3 ini bisa terus dikerjakan,” ungkapnya.
Dalam pembahasannya, Bapelitbag menyampaikan program kerja tahun anggaran 2026 ke Komisi III DPRD Provinsi Sulut, Rabu, 2 Oktober 2025.
Plt Kepala Bapelitbag Sulut Novita Lumintang mengatakan, sebagaimana dalam dokumen RPJMD Bapelitbang mendapat misi keempat yaitu memperkuat daya saing daerah dengan menuju dua indikator yang menjadi target kerja untuk lima tahun kedepan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk program Bapelitbag mengarah di tahun 2026 terdiri atas tiga program dan 14 kegiatan namun karena disesuaikan dengan porsi anggaran sehingga target untuk 14 kegiatan berkurang menjadi sembilan kegiatan” ucap Lumintang.
Selanjutnya juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban mengatakan, kedepannya anggaran di Balitbangda Sulut wajib diberi tambahan karena sudah berhasil memberikan kajian-kajian untuk meningkatkan PAD.
“Mungkin programnya harus difokuskan kesitu, supaya nanti juga di badan anggaran bisa disampaikan program ini. Nanti akan di rekomendasi untuk ditambah anggarannya untuk program Trobos PAD” pungkas Nick
Hari terkakhir pembahasan , Komisi 3 menggelar RDP bersama Dinas Perhubungan, Biro Pembagunan dan Badan penanggulangan Daerah ( BPBD ) Sulut, Kamis, 30 Oktober 2025.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Royke Octavian Roring mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Penanggulangan Bencana.
Menurut Royke, Panitia khusus (Pansus) DPRD masih akan melakukan satu kali kunjungan lagi terkait dengan perampungan ranperda Bencana sehingga diperlukan persiapan data dari BPBD.
“Saya hanya mengingatkan saja, masih ada kunjungan ke BNPB dan BPBD DKI, tolong data-data yang telah kita peroleh di beberapa BPBD, dapat dirangkum dalam ranperda (rancangan peraturan daerah) supaya Peraturan daerah kita lebih lengkap dari perda-perda lain,” ucap Royke.
Tak hanya itu, Royke juga meminta pertimbangan penyiapan anggaran untuk turunan dari ranperda penanggulangan bencana di mana terdapat beberapa dokumen yang akan dilengkapi.
“Sehingga, gerak cepat penanggulangan bencana tidak terhambat dengan aturan lain. Artinya, jika dokumen-dokumen penting sebagai pendukung ini sudah dilengkapi, maka sudah berpijak pada aturan yang ada,” jelas Royke.
Anggota Komisi 3 Toni Supit menyoroti minimnya alokasi anggaran pada dinas perhubungan.
“Kiranya kadis dan jajaran yang hadir RDP hari ini jangan pesimis karena kami bisa usulkan untuk penambahan anggaran di Dinas Perhubungan Sulut menggingat banyak anggota Banggar di Komisi 3.
Toni Supit juga mengusulkan kepada Dinas Perhubungan terkait program dan kegiatan akan melihat mana skala prioritas.
Hasil pembahasan ini nantinya akan di bawah dalam pembahasan banggar dan TAPD.
Selain pimpinan semua anggota Komisi 3 hadir yakni, Royke Roring, Amir Liputo, Ronand Sampel, Roger Mamesah, Gracia Oroh, Remli Kandoli dan Haslinda Rotinsulu.
(Advetorial )
