ManadoTEMPO-Kerap muncul berita konflik aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) berupa tanah dan bangunan dengan warga masyarakat atau pihak-pihak yang tidak berhak dengan beberapa jenis kasus seperti penguasaan sepihak, penyerobotan atau manipulasi kepemilikan oleh mafia tanah serta kasus-kasus lainnya.
Hal tersebut memunculkan rasa keprihatinan, Kasatpol PP Sulut Farly Kotambunan pun mengusulkan agar setiap aset Pemprov Sulut dipasang plang/pengumuman, karena itu adalah tindakan fisik yang sah dan penting sebagai bagian dari pengamanan dan penertiban BMN/BMD.
“Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum status kepemilikan aset dan mencegah penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang,” ungkap Kasatpol PP Kotambunan, Jumat 07 November 2025 disela pembersihan eks Manado Beach Hotel (MBH) pagi, bersama OPD Pemprov Sulut.
Dengan begitu lanjut Kotambunan, pihaknya juga bisa melakukan upaya pengamanan fisik dan hukum mencegah klaim sepihak dari pihak lain dan melindungi aset dari penyerobotan atau perusakan.
“Pastinya pemerintah akan turun edukasi dan sosialisasi kepada warga sekitar mengenai status aset untuk menghindari kesalahpahaman.”
Artinya kata Kotambunan, pemasangan plang pengumuman sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa properti tersebut adalah milik sah pemerintah.
“Tingkat koordinasi pun akan terarah dengan aparat penegak hukum setempat Polres, Polsek, serta pemerintah setempat hingga sampai Kepala Desa atau Lurah untuk kelancaran proses dan dukungan pengamanan,” kata Kotambunan. (tonnymait)
Luas lahan MBH 118 hektar, sebagian dikelola dan sebagian disewakan kepada pengusaha.
Luas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Utara adalah 534 hektar, yang terletak di Bitung. KEK ini dibagi menjadi tiga zona utama: industri, logistik, dan pengolahan ekspor, serta difokuskan pada industri perikanan, kelapa, dan farmasi.
Luas Kawasan Wisata Bukit Kasih Kanonang adalah sekitar 10 hektare, yang awalnya merupakan kawasan hutan lindung
