SULUT, Manado TEMPO – Pansus Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah telah menuntaskan pembahasan dan juga mendapatkan persetujuan dari Fraksi Fraksi untuk ditetapkan menjadi Perda.
Namun sebelum memberikan persetujuan, maka Fraksi Partai Golkar yang di wakili oleh Vionita Kuera yang juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda ) DPRD Sulut menyampaikan 10 catatatn penting untuk menjadi perhatian Pemerintah yakni
Fraksi Partai Golkar Mendukung penegasan peran strategis , pemerintah propinsi dalam Penangulangan bebcana sebagaimana diatur dalam pasal 3 s/d 7.
“Kami mendorong adanya mekanisme Koordinasi yang tangap dan cepat, lintas wilayah antar kabupaten /kota sehingga gubernur tidak terhambat oleh proedur saat menetapkan status kedaruratan,” ujarnya.
Selanjutnya ,Mitigasi Perencanaan yang berbasis resiko, penguatan BPBD dan partisipasi masyarakat, perlindungan bagi kelompok rentan
Pendanaan yang cepat, tepat dan akuntabel.
Menurut Legislator Dapil Nusa Utara ini, Dalam Ranperda ini penting adanya pedoman khusus bagi masyarakat terdampak bencana diwilayah kepulauan agar penanganan bencana mulai dari pendataan korban terdampak, sampai pada penyaluran bantuan itu dilaksanakan dengan cepat, tepat dan dimudahkan dengan regulasi
Menuryr anggota Komisi IV Bidang Kesra ini, Ranperda ini telah memiliki kaidah hukum yang sudah lengkap, baik dari segi kontruksi hukum maupun dari segi penjabaran yang mengikat . Apreseasi untuk biro hukum
“Agar supaya dapat meminimalisir penanggulangan bencana, maka perlu adanya pos penanggulangan bencana ditiap daerah tertentu yang sering mengalami bencana dengan pengamatan tingkat kerawanan yang tinggi
Perlu adanya latihan menghadapi bencana dalam berbagai tingkatan kepada masyarakat skala tertentu, Seperti pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana. FPG menilai penting untuk kesiapan mental dan fisik kepada masyarakat,” ungkapnya.
FPG Juga tambahnya menilai, Ranperda ini sangat penting mengingat masalah masalah bencana sudah diakumulasi untuk diketahui oleh semua lembaga yang ada, baik pemerintah maupun swasta, masyaraiat sehingga perlu disosialisasikan secara menyeluruh dalam berbagai tingkatan.
Pansus telah menuntaskan pembahasan pasal demi pasal, dan selanjutnya Ranperda ini akan di konsultasi dengan Kemendagri.
(Deasy Holung)
