ManadoTEMPO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemprov Sulut menggelar rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Integritas yang digelar di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Jl 17 Agustus, Manado, Rabu 26 November 2025.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus melalui Wagub Victor Mailangkay menghaturkan terimakasih atas kedatangan pimpinan dan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI karena kehadiran adalah energi positif sekaligus menjadi penanda kuat komitmen sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Rakor ini memiliki esensi yang sangat mendasar meninjau kembali menguatkan dan mengkalibrasi seluruh sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Sulut. Dan tatap muka ini bukan sekedar kewajiban melainkan untuk menegaskan bahwa integritas adalah nafas dari tata kelola pemerintahan yang kita jalankan di sulut yang memiliki misi pembangunan daerah yang tegas dan terstruktur. Sebagai poin pertama dari prioritas kami yang mana secara eksplisit menempatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme,” jelas Gubernur Yulius menambahkan, dalam dokumen perencanaan fondasi yang menentukan beberapa cepat dan seberapa merata pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Tanpa fondasi integritas setiap program kita bangun baik mulai dari infrastruktur kesehatan hingga pendidikan akan rapuh oleh praktek penyimpangan Korupsi, khususnya merengut hak rakyat miskin dan menghambat laju kemajuan bangsa.
Untuk itu langkah pencegahan harus bersifat dinamis proaktif dan tanpa kompromi.”
Gubernur Yulius berharap besar kolaborasi dan supervisi dari KPK dapat menjadi katalisator bagi perbaikan sistem khususnya dalam area-area krusial seperti pengadaan barang dan jasa pelayanan publik serta manajemen keuangan dan Aset daerah.
“Kami berharap KPK sebagai konsultan utama kami dalam reformasi dan kami siap membuka diri transparan dan menerima setiap rekomendasi perbaikan.
Sinergi dan kolaborasi ini harus diwujudkan dalam aksi nyata bukan di atas kertas, aparat pengawas internal pemerintah Pemprov sulut Siap bekerja bahu-membahu dengan tim KPK untuk memastikan setiap anggaran daerah dipertanggungjawabkan,” terang Gubernur Yulius sembari menegaskan poin komitmen yakni:
Memperkuat sistem khususnya melalui percepatan digitalisasi pelayanan publik dan implementasi sistem pemerintahan dan berbasis elektronik secara utuh sebagai pagar terdepan lahan KKN.
Membangun budaya integritas memastikan seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama menjadi teladan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari konflik of Interest.
Menjadikan Sulawesi Utara sebagai model tata kelola pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel di kawasan Indonesia Timur.
Hadir saat itu, Sekjen KPK RI Cahyo Hardianto Areva, Direktur koordinasi dan supervisi wilayah IV Edi Suryanto, Kasatgas Korsuk wilayah IV Andi Purwana, Wakil ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiskus Silangin, Waket I DPR Sulut Mikaila Paruntuh, Waket II DPRD Sulut, Waket III dan para pimpinan fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Nasdem dan Gerindra, Koordinator staf khusus Gubernur Ferdinand Wewengkang dan jajaran.
(tonnymait)
