Manadotempo TOMOHON,
Pemerintah Kota Tomohon terus memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama menghadapi tantangan tahun depan di mana alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan mengalami pengurangan. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon bersiap meluncurkan inovasi terbaru berbasis digital.
Inovasi tersebut diberi nama KRISAN, akronim dari Kios Mandiri Satu Anjungan, yang merupakan mesin layanan mandiri mirip ATM untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Menariknya, KRISAN juga merupakan bagian dari Proyek Perubahan yang digagas oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Friedel Liuw ST, MAP, sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
Kepala BPKPD Kota Tomohon, Drs. Gerardus Mogi, MAP, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Friedel Liuw, menjelaskan bahwa KRISAN dirancang sebagai terobosan baru dalam upaya digitalisasi pelayanan pajak daerah.
“Mesin KRISAN ini sekilas tampak seperti ATM. Melalui anjungan ini, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melakukan pembayaran kewajiban pajak tahunan mereka,” ujar Liuw, Rabu.
Pada tahap awal, KRISAN difokuskan pada layanan pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Tahun ini, Pemkot Tomohon menargetkan pendapatan PBB-P2 sebesar Rp 6,01 miliar.
“Wajib Pajak cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Jika data muncul di layar, tinggal melanjutkan proses pembayaran. Tetapi jika tidak muncul tampilan apa pun, itu menandakan kewajiban pajaknya sudah dilunasi,” jelas Liuw.
Selain PBB-P2, KRISAN juga nantinya dapat digunakan untuk pembayaran berbagai pajak dan retribusi daerah lainnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Retribusi Parkir hingga BPHTB.
Untuk tahap awal, mesin KRISAN dapat diakses masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon. Ke depan, pemerintah akan menempatkan mesin ini di pusat perbelanjaan dan beberapa titik strategis lainnya.
Menurut Liuw, perkembangan teknologi digital menjadi faktor penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Ia mencontohkan bahwa tren pembayaran non-tunai PBB-P2 terus meningkat signifikan sejak 2022.
“Awalnya pembayaran digital PBB-P2 hanya Rp172,5 juta di tahun 2022. Tahun ini sudah mencapai Rp1,2 miliar. Ini bukti bahwa masyarakat semakin melek teknologi dan menerima konsep pembayaran digital,” ungkapnya.
KRISAN hadir melengkapi inovasi sebelumnya seperti aplikasi APPLY-PD, yang selama ini digunakan untuk pembayaran pajak secara daring.
Liuw mengajak seluruh wajib pajak di Kota Tomohon untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk program-program pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan hadirnya KRISAN, Pemkot Tomohon optimistis kualitas pelayanan publik semakin efisien, modern, dan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah, terutama menghadapi tantangan pengurangan dana transfer di tahun mendatang.
