SULUTManadoTEMPO , Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Koalisi masyarakag anti Korupsi menggelar aksi unjuk Rasa dikantor DPRD Sulut, Selasa, 9 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi.
Dalam tuntutan aksinya mereka menyampaikan sejumlah point penting untuk mendapat perhatian DPRD Sulut
Aksi untuk rasa ini digelar didepan gerbang pintu masuk kantor DPRD Sulut yang dibarikade aparat Kepolisian yang berjaga jaga.
Nampak sejumlah anggota DPRD Sulut menemui pengunjuk rasa, Kwtya Fraksi Partai Lois Schramm, Sekretaris Fraksi Demokrat Henry Walukow, dari Fraksi PDIP Rhesa Waworuntu, Jeane Laluyan, Fraksi Nasdem Nick Lomban serta Sekwan Niklas Silangen.
Ketua LSM INAKOR Rolly Wenas mengungkapkan, tuntutan tersebut disampaikan karena DPRD adalah penjaga gerbang anggaran daerah.
“Di gedung ini, APBD dibahas, diputuskan, dan diawasi, di gedung ini masa depan pembangunan daerah ditentukan, dan di gedung ini pula rakyat menitipkan kepercayaan terbesar mengelola uang mereka dengan jujur dan berpihak kepada kepentingan publik,” ungkap nya.
“Kami datang bukan untuk memusuhi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengingatkan dengan tegas bahwa, tidak boleh ada ruang korupsi dalam proses politik anggaran!,” jelas Rolly.
Lanjut Rolly, pihaknya berani memanggil perangkat daerah jika ditemukan kejanggalan, menggunakan hak pengawasan secara maksimal, bahkan tidak takut membuka fakta kepada publik.
“Pengawasan lemah adalah pintu masuk korupsi, pengawasan kuat adalah benteng rakyat,” tegas Rolly.
“Kami tidak menunjuk nama, kami tidak menuduh siapa pun, namun yang kami suarakan adalah prinsip Integritas wakil rakyat adalah garis pertama pertahanan terhadap korupsi,” sambung Rolly.
Tak sampai di situ saja, Rolly dan koalisi anti korupsi mengusulkan di mana, penyampaian laporan pengawasan dan transparansi anggaran setiap semester,
Kolaborasi untuk pencegahan korupsi di tingkat kebijakan.
“DPRD yang dekat dengan rakyat adalah DPRD yang kuat dan dihormati. Hari ini kami datang bukan untuk menghakimi DPRD, tetapi untuk mengingatkan bahwa rakyat sedang menatap,” ucap Rolly.
Berikut tuntutan moral dan harapan masyarakat Sulut yang disampaikan oleh Koalisi anti korupsi:
DPRD harus menjadi teladan transparansi dalam pembahasan APBD
Pembahasan anggaran dibuka ke publik,
Pokir (Pokok Pikiran) anggota DPRD diumumkan secara jelas
Setiap perubahan anggaran dijelaskan secara terbuka
DPRD harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap OPD dan realisasi anggaran
DPRD harus menolak segala bentuk gratifikasi, sogokan, atau permainan gelap yang dapat mempengaruhi keputusan politik anggaran
DPRD harus memastikan
Demikian juga diungkap salah satu LSM, Maikel Tielung mengatakan, aksi demo itu dilakukan terkait Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember.
“Kami datang ke DPRD untuk menyuarakan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Mengapa DPRD, sebab lembaga ini memiliki kewenangan pengelolaan anggaran serta pengawasan.
“DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Sudah seharusnya lembaga ini bebas dari kasus korupsi,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra, Louis Carl Schramm, SH.MH kepada massa aksi menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan Korupsi, serta meyakinkan bahwa lembaga Dewan adalah lembaga yang transparan untuk diakses masyarakat.
” Kami mendukung adanya trasparasi, apa yang dimintakan data yang ada silahkan data didewan teebuka.unttuk masyarakat, kami mendukung untuk tetap berjuang dalam pergerakkan, demikian pergerakan di pengadilan, kejaksaaan untuk mengingatkan anti korupsi sangat penting,” ucapnya.
Usai menyampaikan aspirasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sulut
(Deasy Holung)
