ManadoTEMPO-Menjelang perayaan Hari Raya Natal 25 Desember 2025, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, SE mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rakor nasional tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu 24 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran daerah menjelang akhir tahun.
Gubernur Yulius mengikuti rapat bersama jajaran pimpinan perangkat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, serta Kepala Dinas ESDM.
Rakor ini difokuskan pada evaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam momentum Natal dan Tahun Baru.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda pelaksanaan program dan menghindari penumpukan belanja di penghujung tahun anggaran.
Selain itu, seluruh kepala daerah diminta memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap program dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan paparan dalam rakor, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir Desember 2025 dinilai berjalan sesuai rencana (on track) dan berada pada zona hijau, mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terukur.
Tak hanya itu, ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga dilaporkan sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025. Posisi kas daerah dinilai ideal, tidak berlebihan namun juga tidak defisit, sehingga menjamin kelancaran program dan pelayanan publik hingga akhir tahun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja produktif, serta memastikan APBD 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Utara.
(tonnymait)
