ManadoTEMPO-Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Yulius Selvanus tandatangani dokumen penetapan arah kebijakan pembangunan kependudukan untuk lima tahun ke depan melalui pengesahan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029.
Rabu, 24 Desember 2025, dokumen ini menjadi panduan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola isu kependudukan secara terpadu, sekaligus menjawab tantangan perubahan struktur demografi serta kebutuhan pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Utara.
Rencana aksi yang disusun mencakup lima fokus utama, yakni pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan mutu penduduk, penguatan ketahanan keluarga, pengaturan persebaran serta mobilitas penduduk, dan pemantapan sistem administrasi kependudukan. Setiap fokus diterjemahkan ke dalam indikator dan program kerja yang dapat diukur serta diimplementasikan lintas sektor.
Gubernur Yulius Selvanus menekankan bahwa kebijakan kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh isu kependudukan harus terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penyusunan Rencana Aksi PJPK dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029 serta kebijakan nasional di bidang pembangunan kependudukan dan keluarga.
Sebagai dokumen operasional, Rencana Aksi PJPK menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.
Dengan diberlakukannya Rencana Aksi PJPK 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmen untuk membangun kependudukan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(tonnymait)
