ManadoTEMPO, Jakarta-Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pasang badan di hadapan Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan, Kamis 29 Januari 2026,demi memperjuangkan legalitas dan perluasan wilayah bagi penambang rakyat di Sulut.
Gubernur Yulius secara tegas mendorong penambahan Blok Pertambangan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara, menyusul masih terbatasnya jumlah wilayah yang telah disetujui pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemprov Sulut mengusulkan sebanyak 232 blok pertambangan rakyat. Namun, baru 63 blok di enam kabupaten yang mendapat persetujuan, sementara empat kabupaten lainnya yang juga memiliki potensi pertambangan rakyat belum terakomodasi.
“Saya berterimakasih, Sulawesi Utara mengajukan 232 blok wpr disetujui 63. Namun saya berharap masih bisa lagi ditambah karena baru 6 kabupaten, sementara provinsi di Sulawesi Utara ada 10 kabupaten kota memiliki wilayah pertambangan rakyat, jadi masih 4 lagi yang belum masuk,” ungkap Gubernur Yulius.
Gubernur Yulius didepan Komisi XII DPR RI meminta WPR di Sulut diperluas pertambangan rakyat yang belum memiliki blok resmi agar para penambang berhak mendapatkan kepastian hukum.
Menurutnya, perluasan blok pertambangan rakyat menjadi langkah penting untuk mengakhiri praktik ilegal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pertambangan yang aman dan berkelanjutan.
Dalam RDP tersebut, Gubernur Yulius juga kembali mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memaparkan berbagai langkah strategis mulai dari penataan tata niaga hasil tambang, pengawasan bahan kimia, penambahan kuota BBM subsidi, hingga kerja sama riset dengan perguruan tinggi melalui BUMD.
Usulan tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi XII DPR RI dan dinilai relevan dalam penyusunan kebijakan nasional sektor pertambangan rakyat.
RDP turut dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno.
(tonnymait)
