SULUT, ManadoTEMPO – Tamparan dan “Pelecehan ” terhadap Pemerintah Sulut dan Lembaga DPRD, secara tidak langsung telah dilakukan oleh Pihak Kontraktor yang memenangkan proyek RTLH melalui dinas sosial. Dari 55 unit yang direncakan dan tertera dalam pagu Anggaran Dinsos Sulut ternyata hingga berakhirnya Kontrak pada 31 Desember 2025 baru 14 unit yang diselesaikan dan kebanyakan yang tidak di kerjakan adalah aspirasi para anggota DPRD Saat mereka turun reses.
PLT Kadis Sosial.Andra Mawantu yang hadir bersama jajaran sata RDP langsung di semprot oleh Ketua Komisi IV, Dra.Vonny Paat dan Wakil.Ketua Louis Carl Schramm serta anggota Komisi IV lainnya Pier Makisanti, Muslimah Mogilong , Paula Runtuwene dan Vionita Kuerah.
Ketua Komisi IV Dra.Vonny Paat menyatakan kekecewaannya karena aspirasi masyarakat di Kampung Pak Presidenpun tidak dapat dikerjakan sementara bagunan rumah tinggal telah di bongkar.
” Kalian ini ( dinas sosial) seperti tidak punya hati, kasiang rumah yang sudah diharapkan pada akhir tahun akan ditempati nyatanya hanya batas dasar yant berdiri Dimana hati kalian ?
Hal yang sama dikeluhkan anggota Pier Makisanti, bahkan menurut Pier sampai ada anggota keluarga yang meninggal yang tidak kunjung dibangun dan mirisnya nama penerima pun di ganti entah oleh oknum siapa.
” Saya malu bahkan takut untuk datang lagi kesana, ini semua tahapan pengusulan kami lalui, bahas bersama TAPD tapi kok sepertinya tidak dihargai, ” ujar Pier.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Scharmm, SH.MH menyatakan bahwa persoalan ini sudah diingatkan sejak awal, dan ternyata terjadi. Bukan hanya di Minahasa di Kota Manado aspirasi kami juga tidak dituntaskan hanya batu yang ada,” ucap Louis dengan nada kecewa.
Tegas Ketua Fraksi Gerindra ini jika kontraktornya tidak becus segera diblaklist dan ganti.
” Ganti saja kami yang tanggungjawab, ini sudah permalukan proram Pak Gubernur. Kami juga minta agar Pak Kadis sampaikan siapa bawahan bapak yang tidak beres dan tidak mau mendengar pimpinan, beri catatan masukan pada kami,” ucap Louis.
Menurutnya saat pembahasan Banggar dan TAPD Komisi.IV pasang badan agar anggaran dinas sosial Khususnya RTLH dan KUBE naik karena program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi nyatanya realisasi minim .
Louis pun mengingatkan agar Kontraktor yang bermasalah jangan lagi dipakai dan tidak ada mis lagi untuk program 2026.
Kadis Andra Mawantu pun tidak memberi tanggapan lebih hanya menjelaskan proyek RTLH ditahun 2025 kontraknya telah dilakukan 2 kali Adendum sampai tanggal 14 Februari, sehingga 55 unit ini akan tuntas.
” Kami memohon maaf , dan berupaya serta berjanji kedepan tidak akan terjadi lagi,” ucap Andra.
(Deasy Holung)
