SULUT, ManadoTEMPO – Momentum penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa di Sulawesi Utara akan segera bergulir. Bertempat di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, dijadwalkan akan dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS Kabupaten/Kota Kotamobagu pada Selasa, 7 April 2026.
Tak sekadar pelantikan, agenda ini dirangkaikan dengan kegiatan strategis berupa Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa di wilayah Sulawesi Utara.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Ir. H. Indra Utama, M.PWK, IPU, mengonfirmasi kesiapan acara tersebut saat ditemui di salah satu restoran di bilangan Jalan Toar, Manado, Minggu , 5 April.2026. Indra, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama salah satu BUMN, menjelaskan bahwa acara ini akan dihadiri oleh jajaran petinggi DPP dan pejabat negara.
”Agenda ini sangat krusial untuk memastikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pemahaman hukum yang kuat. Kami mengonfirmasi bahwa Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, LLM (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI) dan Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Hasjim Djojohadikusumo (Utusan Khusus Presiden RI), diagendakan hadir,” ujar Indra Utama.
Dalam pertemuan persiapan tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, di antaranya Ir. Stefanus BAN Liow, MAP (Senator/Anggota DPD RI), Drs. Jakried Maluenseng, MSc (Akademisi/Dosen Polnustar)
Hendry Walukow, SE (Anggota DPRD Sulut)
Brian Janny Waleleng, SH (Notaris) serta
Faisal (Wasekjen DPP ABPEDNAS).
Selain pengurus ABPEDNAS dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, panitia mengharapkan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forkopimda, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Fokus utama dari rangkaian acara ini adalah membekali para anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Dengan adanya sosialisasi hukum, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Bumi Nyiur Melambai dapat berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Acara ini diprediksi akan menjadi salah satu pertemuan terbesar bagi para penggerak desa di Sulawesi Utara sepanjang tahun 2026.
(Deasy Holung)
