SULUT, ManadoTEMPO – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara (Sulut) , tahun 2025-2044 tengah memacu penyelesaian payung hukum tata ruang provinsi.
Pansus dijadwalkan mendampingi Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus, SE untuk menerima Persetujuan Substansi (Persub) dari pemerintah pusat yang dijadwalkan, Kamis, 19 Februari 2026.
Ketua Pansus RTRW Sulut, Henry Walukow, SE usa memimpin rapat pada Rabu, 18 Februari 2026, menyatakan bahwa proses integrasi tata ruang ini telah memasuki tahapan krusial. “Kami akan mendampingi Gubernur bersama-sama untuk menerima persetujuan substansi tersebut sebagai syarat mutlak sebelum diparipurnakan.
Jelas Henry Walukow, Sekretaris Fraksi Demokrat ini, Pansus akan Maraton membahas, mulai Rapat Internal hingga Paripurna
“Senin Pagi genda diawali dengan Pleno Internal Pansus untuk mematangkan draf akhir pasca-sinkronisasi substansi. Siang atau sore dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi. Tahapan ini akan menentukan apakah seluruh fraksi di DPRD memberikan lampu hijau terhadap poin-poin dalam Ranperda tersebut. Jika disetujui maka selasa akan dilaksanakan Paripurna,” ujar Anggota Dewan Dapil Minut -Bitung ini.
Henry memastikan Jika berjalan sesuai rencana, Sulawesi Utara akan memiliki Perda RTRW baru. Perda ini dianggap vital karena menjadi kompas bagi arah pembangunan, investasi, dan perlindungan kawasan lingkungan di Bumi Nyiur Melambai untuk 20 tahun ke depan.
Pansus optimistis bahwa regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin zonasi wilayah yang lebih tertata. “Target kami, Selasa Sulut resmi memiliki Perda RTRW yang baru,” pungkasnya.
Hadir dalam pembahasan, Selain Ketua Pansus juga Wakil Ketua Dewan Royke Anter, Anggota Louis Carl Schramm, Jeanne Lalujan, Pricilya Rondo , Haslinda Rotinsulu dan Royke Roring.
Nampak hadir perwakilan dari PU dan Bappeda meski Rapat telah di tutup.
(Deasy Holung)
