SULUT, ManadoTEMPO – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh program pemerintah di tingkat desa. Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Bendahara ABPEDNAS Sulut, Henry Walukow (HW), menyatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat krusial sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat lokal.
”ABPEDNAS akan mengawal berbagai program pemerintah melalui BPD. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang turun ke desa benar-benar berjalan sesuai koridor,” ujar Walukow, Selasa , 7 April 2026 disela.sela Pelantikan di Auditorium Unsrat.
Menurut Henry, salah satu fokus utama ABPEDNAS adalah pendampingan dalam penggunaan anggaran desa. Ia menekankan bahwa ketaatan terhadap aturan hukum merupakan harga mati agar para pengelola anggaran tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.
”Kami akan bersama-sama dengan BPD agar dalam penggunaan anggaran selalu taat aturan. Tujuannya jelas, agar program-program tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa,” tambah Anggota DPRD Sulut yang duduk di Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum.
Selain aspek pengawasan, Henry juga menyoroti pentingnya penguatan internal organisasi. ABPEDNAS Sulut berencana mendorong berbagai program pelatihan guna mempertajam kemampuan anggota BPD dalam memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka.
”Peningkatan kapasitas BPD dalam menjalankan tupoksi menjadi prioritas kami. Dengan pemahaman regulasi yang kuat, BPD dapat menjalankan fungsi check and balances secara optimal terhadap kinerja hukum tua (kepala desa) dan jajarannya,” pungkas sosok yang akrab disapa HW ini.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergitas yang harmonis antara BPD dan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Sulawesi Utara, demi kemajuan pembangunan dari pinggiran.
Hadir Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, LLM, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, serta Dewan
(Deasy Holung)
