ManadoTEMPO – Ada 3 aspek strategis pemilu dan Kerangka hukum Pilkada yang demokratis. yakni, Kerangka hukum aspek pengaturan hukum penyelenggaraan pemilu,
Tag: Meydi Tinangon
Ini 4 Dokumen Yang Wajib Dimiliki Untuk Masuk Daftar Pemilih
ManadoTEMPO – Ada perbedaan mendasar terkait dengan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020, dengan Pilkada 2024. Dimana pada Pilkada 2020 ditentukan
KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum di Ratahan, Meydi Tinangon : Diharapkan Semua Stakhoder Miliki Persepsi Sama Terkait Aturan Hukum
MITRA, ManadoTEMPO – KPU Sulut kembali menggelar Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Diivent Komnas HAM RI Dan Fisip Unsrat, Meydi Tinangon Beber Tiga Aspek Strategis Penyelenggaraan Pemilu
ManadoTEMPO–Anggota KPU Sulut , Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon menjadi salah satu nara sumber dalam Diskusi Publik “Catatan Kritis
KPU Minsel Gelar Workshop, Meydi Tinangon : Multiplikasi Pemberitaan Membantu Proses Edukasi Pemilih
MINSEL, ManadoTEMPO – Untuk meningkatkan kompetensi jajaran KPU Kabupaten Minsel dan PPK, termasuk jajaran sekretariat dalam penyusunan berita dan konten media
KPU Sulut Laksanakan Penyuluhan Produk Hukum Dalam Rangka Pilkada Serentak 2024
ManadoTEMPO – KPU Sulut kembali melaksanakan Penyuluhan Produk Hukum dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
KPU Sulut Dan Sejumlah Stakholder Samakan Persepsi Terkait Produk Hukum KPU RI
ManadoTEMPO – Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, membuka secara resmi Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Serentak Tahun 2024, kepada stakeholder tingkat Provinsi
Kenly Poluan : Pentingnya Menemukan solusi Terbaik Bagi Setiap Masalah Selama Pemutakhiran Data Pemili
ManadoTEMPO -Komsisi Pemilihan Umum (KPU ) Sulut menggelar Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Pemutahiran Data Pemilih, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
KPU Kab/Kota Se-Sulut Dibekali Dan Praktekkan Mekanisme Beracara Sidang Kode Etik
ManadoTEMPO – Kewenangan yang diberikan Kepada KPU Baik Propinsi maupun Kab/Kota untuk menyidangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan badan Adhock dibawahnya, mendorong
Heddy Lugito : DKPP Lembaga Penjaga Marwah Bukan Penghukum Penyelenggara
ManadoTEMPO – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, lembaga yang dipimpinnya tidak dirancang untuk menghukum penyelenggara Pemilu. DKPP
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.