Manado TEMPO – Salah satu fungsi dan tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap arah dan kebijakan Pemerintahan serta pembangunan didaerah Dewan. Bertepatan juga dengan moment perhelatan Pemilu serentak tahun 2024, maka Demokrat Sulut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek ) bagi anggota Fraksi Demokrat yang ada di DPRD Propinsi Maupun Kabupaten /Kota.
Bimtek dilaksanakan di Swiss-belhotel Maleosan Manado, sejak Kamis (23/2/2023) hingga Minggu (26/2/2023).
Adapun tema yang diangkat Peran DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan.
Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok mengatakan Partai Demokrar bukan hanya sekedar peserta pemilu tapi juga memilki tanggungjawab untuk mempersiapkan kader terbaik yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggungjawab .
” Kita tidak hanya sekedar menjadi peserta pemilu, tetapi Partai Demokrat juga akan mempersiapkan kader yang akan menjadi Aleg untuk bisa mempertanggung jawabkan kepercayaan masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan menuju pada kesejahtraan, ketika menkadi Anggota DPR” kata Billy Lombok, SH, Sekertaris DPD Partai Demokrat Sulut, Sabtu (25/2/2023).
Bimtek di hari kedua, Sabtu (25/2/2023), Demokrat Sulut menghadirkan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Arief Fadillah sebagai narasumber. Sementara moderator Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Sulawesi Utara, Arief Fadhilah mendapatkan perhatian dari peserta yang berharap pemahaman terkait pengelolaan administrasi keuangan untuk bagaimana membangun tatakelola tidak menimbulkan korupsi.” Dengan memahami tatakelola keuangan yang baik sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka tidak akan terjadi penyimoangan atau hal-hal yang menimbulkan korupsi,” ungkap Fadilah.
Dalam bimtek, para peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Di akhir bimtek, Billy Lombok menanyakan kepada BPK terkait uang transportasi bagi konstituen yang hadir reses.
“Reses itu angggota DPRD bertemu dengan masyarakat diatur uang makan dan minum di dalamnya, tapi tidak diatur uang transportasi kepada masyarakat yang berkumpul,” kata Billy.
“Nalur saya berkata bahwa yang tidak diatur bukan berarti dilarang,” sebut Billy.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Arief Fadillah mengatakan, dirinya akan mengecek terkait kebijakan tersebut.
“Nanti kami cek lagi. Tafsiranya apa dengan kebijakan ini,” singkatnya.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Dr. dr. Elly Engelbert Lasut ME (E2L) secara resmi buka Bimbingan Teknik(Bimtek) Anggota Fraksi Partai Demokrat se-Sulut di Swiss-Bell Hotel Maleosan Manado, Jumat (24/2/2023).
(DEASY)
