Manado Tempo – Komisi 4 DPRD Sulut Senin (20/06/2022) memanggil rapat dengar pendapat 12 Mitra Kerja perangkat daerah.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Dra.Vonny Paat , juga Wakil Ketua Muhamad Wongso dan Sekretaris Cindy Wurangian juga di hadiri Koordinator Komisi 4 yang juga wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok,SH.
Dari 12 SKPD Mitra Komisi, hanya Dinas Pendidikan Sulut yang di hearing secara terpisah meski nampak hadir kepala dikda Grace Punuh.
Kepada Kepala atau Perwakilan SKPD, Paat meminta agar masing masing SKPD memberikan gambaran singkat baik stuktur kepegawaian maupun juga alokasi anggaran tahun 2022 dan realisasi hingga mei 2022.
“Kami sepakat untuk saat ini tidak akan bertanya, namun hanya mendengarkan penjelasan dari setiap SKPD secara singkat. Pada pertemuan berikut baru kita akan membedah kinerja SKPD baik anggaran maupun juga program yang ada di setiap SKPD,”jelas Sekretaris FPDIP ini.
11 SKPD yang hadir secara bergantian menyampaikan penjelasan singkat
Seperti di Dinas tenaga kerja memiliki 6 Program, Belanja pegawai Rp 16 M, Dana Hibah Rp.14 M, realisasi anggaran sampai Mei 2022 sudah 44.8 persen.
Selaun itu dinas transmigrasi juga mendapat alokasi anggaran dari APBN total Rp. 6.3.M
Untuk Dispora Program dan anggaran 27 M. 4 Program, 11 Kegiatan dan 19 Sub kegiatan.
Realisasi anggaran Fp. 15 M, 252 Juta atau 55,51 Persen.
Usai RDP Srikandi PDI Perjuangan Dra.Vonny Paat berterima kasih atas respon dan kehadiran dari semua mitra kerja. Dirinya juga meminta agar kepala SKPD membuka komunikasi yang baik dengan Komisi sehingga dapat mengawal semua progra. Kerja secara baik.
“kami sudah terima buku laporan dari setiap SKPD untuk dipelajari lebih lanjut. Kami akan meminta RDP kembali untuk membahas secara lebih detail lagi program dan capaian kinerja dan keuangan yang ada,”tutup Paat.
11 perangkat daerah diluar Dinas Pendidikan yang hadir yakni
1.Dinas Pemuda dan Olaraga
2.Dinas Perpustakaan dan kearsipan
3.Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi
4.Dinas Kesehatan
5.Badan Pengembangan SDM
6.Dinas Budaya
7. Dinas sosial
8.Dinas Pariwisata
9.Dinas Lingkungan Hidup
10.Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11.Biro Kesra
(DESY)
